18.4 C
New York

Pemerintah Minta Penggunaan Dana Alokasi Khusus Harus Tepat Sasaran

Published:

Laporan wartawan , Fahdi Fahlevi

, JAKARTA – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengingatkan daerah agar penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) harus tepat sasaran dan tetap memperhatikan akuntabilitas.

Terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk mendanai program, kegiatan, dan atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah,” ujar Fatoni melalui keterangan tertulis, Senin (20/6/2022).

Hal tersebut disampaikan Fatoni saat membuka Webinar Series Keuda Update, Seri ke-19 bertajuk “Kebijakan DAK Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam APBD”.

Kemendagri, kata Fatoni, berkolaborasi melakukan inventarisasi dan pemetaan kegiatan DAK.

Upaya tersebut dilakukan dengan melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta kementerian/lembaga pengampu DAK.

“Pada kesempatan ini, kita hadir bersama untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan,” jelas Fatoni.

Fatoni mengatakan pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Upaya tersebut agar pemerintah daerah (Pemda) dapat melakukan pembiayaan kreatif dan melaksanakan pendanaan terintegrasi.

Fatoni meminta Pemda agar lebih mampu menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Tahun 2023, DAK Penugasan untuk daerah penerima dipilih dalam rangka mendukung capaian target prioritas nasional atau major project tertentu,” pungkas Fatoni.

Reformasi Mekanisme Dana Alokasi Khusus Dak Kompak
Ditentukan oleh pemerintah pusat sebagai pemberi dak daerah penerima harus mengikuti arahan teknis menggunakan dak dan tidak boleh menentukan sendiri

Pmk 198 Pmk 07 2021 Pdf
Dan penatausahaan pedoman penggunaan dan pemantauan serta evaluasi dana alokasi khusus fisik perlu mengganti peraturan menteri keuangan nomor

Apa Itu Dana Alokasi Khusus Pemerintah Daerah Pajakku
Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber apbn dialokasi untuk daerah tertentu bertujuan untuk mendanai kegiatan khusus suatu daerah dan sesuai dengan

Mekanisme Dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Dak
Dak harus mengikuti rambu rambu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dak pad masih harus meminta restu pemerintah pusat usman et al 1996

Wapres Tekankan Dak Harus Akuntabel Tidak Habis Tanpa
May 18 2021 penggunaan dak harus tetap memperhatikan akuntabilitas hal ini tercantum dalam peraturan presiden no 123 2020 tentang petunjuk teknis dana

Dana Desa Dd Dan Alokasi Dana Desa Add Simak
Apr 9 2021 penggunaan alokasi dana desa add juga telah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 perubahan kedua atas peraturan pemerintah

Prioritas Dana Alokasi Khusus 2022 Pemenuhan Sarana Tik Dan
Aug 31 2021 dana alokasi khusus dak menjadi bagian penting dalam perencanaan anggaran kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi

Alokasi Dak Harus Sesuai Kebutuhan Daerah Parlementaria
Apr 7 2021 sisi lain wahyu menegaskan alokasi dak harus selaras dengan kebutuhan daerah menurutnya pemerintah perlu memperhatikan usulan daerah sehingga

Kajian Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan
Dana reboisasi tahun anggaran 2003 pengguna an dak bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar wajar

Peraturan Menteri Keuangan
A bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 peraturan pemerintah keuangan menetapkan alokasi dana alokasi khusus dak per daerah

Menteri Bintang Minta Penggunaan Anggaran Dak Tepat Sasaran
Apr 13 2021 menteri bintang menegaskan penyaluran dak nf ppa ke daerah didasarkan pada beberapa kriteria yang harus dipenuhi termasuk kesiapan daerah

Related articles

spot_img

Recent articles

spot_img